Tantangan zaman ini termasuk kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh organisasi mahasiswa kini mengalami kompleksitas. Organisasi kali ini selain mempunyai tugas dan tanggungjawab menghidupkan organisasi, yakni berikhtiar mewujudkan visi dan misinya. Namun di sisi lain juga dituntut untuk mampu melatih anggota- anggotanya agar mampu beradaptasi dengan perubahan sistem yang kompleks baik dalam lingkup akademik maupun lingkup dunia kerja.

Organisasi perlu menjadi instrumen agar mahasiswa sanggup beradaptasi dengan apa yang saat ini disebut sebagai era society 5.0 yang mempunyai karakteristik bergejolak, kompleks, dan penuh ambiguitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadirnya era ini membawa perubahan besar dalam inovasi, mengalihkan polaa lama ke pola baru dan mengakibatkan pergeseran signifikan dalam pola sosial dan budaya. Hal ini sejalan dengan teori disrupsi yang pertama kali diperkenalkan oleh Clayton Christensen pada 1990-an melalui “Theory of Disruptive Innovation.”

Menurutnya, inovasi disrupsi merujuk pada proses di mana produk dan layanan yang didorong oleh teknologi muncul dengan karakteristik yang lebih canggih, lebih mudah diakses, dan lebih terjangkau. Tentu inovasi disrupsi ini perlu menjadi pijakan di ranah mahasiswa.

Khususnya dalam budaya organisasi, perubahan yang signifikan akan terasa di berbagai aspek, mulai dari perangkat pendukung, sumber daya manusia, hingga manajemen pengetahuan di setiap unit. Oleh karena itu, organisasi besar seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), yang memiliki sumber daya mahasiswa yang melimpah, perlu menyikapi perubahan ini dengan serius.

HMI Sebagai Organisasi Modern

HMI adalah organisasi yang lahir dua tahun setelah Indonesia merdeka, menjadikannya sebagai organisasi mahasiswa tertua di tanah air. Didirikan pada 14 Rabiul Awal 1336 H, bertepatan dengan 5 Februari 1947 di Yogyakarta. HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Tujuan resminya adalah “Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil makmur yang diridhoi Allah SWT.” (Anggaran Dasar, Pasal 4).

Sejak awal, HMI telah menetapkan dirinya sebagai organisasi mahasiswa Islam yang modern di Indonesia. Label modern dan profesional melekat pada setiap kader dalam melaksanakan tugas bangsa dan agama. Ini berarti HMI harus terus bergerak dan bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa terjebak dalam stagnasi. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil HMI adalah beradaptasi danbertransformasi menghadapi dinamika yang ada, sambil tetap menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Tentu hal ini dapat menjadi kajian penting bahwa HMI perlu untuk merespon perubahan yang terjadi di era disrupsi dalam kacamata keorganisasian sehingga mampu menjadikan HMI sebagai organisasi yang lincah (agility).

Agility organization merupakan peralihan dari organisasi tradisional ke organisasi modern yang lebih lincah. Adaptasi ini dilakukan untuk menghadapi kebutuhan kader di tengah pesatnya perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan organisasi, inovasi menjadi sangat penting yang fokus pada faktor-faktor yang dapat  menjadi keunggulan dalam meningkatkan efektivitas organisasi.

Dalam mengidentifikasi dan menerapkan agility organization, HMI perlu untuk memahami karakteristik untuk mencapai agility organization yaitu responsiveness, competency, quickness, dan flexibility.

Responsiveness adalah kemampuan untuk menganalisis dan memahami perubahan yang terjadi, serta menanggapi perubahan tersebut dengan cepat. Competency merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan tepat sasaran.

Quickness adalah kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan secepat dan seefisien mungkin. Sementara itu, flexibility mencakup kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan metode, kegiatan, dan kebijakan yang berbeda dari sebelumnya, tanpa mengabaikan nilai-nilai organisasi.

Hal ini perlu diadaptasi oleh HMI sebagai strategi untuk mengembangkan organisasi. Agility organization dalam HMI dapat diwujudkan melalui beberapa langkah, seperti memastikan kesiapan sumber daya manusia, responsif terhadap perubahan, dan berbasis data.

Menyiapkan Sumber Daya yang Adaptif dan Inovatif

Proses perubahan yang cepat hanya bisa direspon dengan baik oleh organisasi yang memiliki sumber daya yang baik. HMI pada hari ini perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada dan memaksimalkan sumber daya tersebut. Sumber daya dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan kader dan teknologi.

Pengurus yang bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya di departemen litbang atau pembinaan anggota perlu melakukan pemetaan terhadap keterampilan yang dimiliki setiap kader sebelum memberikan tugas kepada mereka. Tugas yang diberikan harus didefinisikan dan diperinci dengan jelas, sehingga memudahkan kader dalam memahami tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, dalam konteks penguatan sumber daya, yang kita sebut pengkaderan, perlu dilakukan penataan ulang agar lebih relevan dengan isu, minat, potensi, dan masalah terkini, kalau di HMI biasanya di mentori oleh KPP dan P3A. Kebutuhan yang dinamis di tingkat komisariat, cabang, BADKO, hingga PB memerlukan respons yang juga dinamis.

Dengan perkaderan yang masih bersifat eksklusif dan tertutup, HMI justru akan terhambat dalam mengoptimalkan sumber dayanya. Oleh karena itu, penting bagi HMI untuk secara bijak melihat dan memanfaatkan potensi yang ada. Menjadi eksklusif bukanlah pendekatan yang relevan di era sekarang. HMI perlu memetakan sumber daya internal serta menjalin kemitraan dengan pihak eksternal organisasi.

Melalui pengembangan individu berbasis minat dan potensi/bakat, kader tidak hanya dituntut agar bisa berkontribusi untuk gerakan sukarela, melainkan juga mendapatkan pendampingan atau mentoring dalam mengembangkan minat dan potensinya. Orientasi perkaderan seperti ini yang bisa dioptimalkan dan lebih bermanfaat bagi sekitar bahkan global jika saling terintegrasi dari komisariat sampai pusat.

HMI perlu menyesuaikan pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan di level kepengurusannya masing-masing. Dalam hal ini, HMI perlu aturan yang fleksibel terkait inovasi setiap bidang dalam kepengurusan. Hal ini dimaksudkan agar kepengurusan HMI mampu menangkap kebutuhan yang dibutuhkan kader untuk menjawab tantangan zaman.