TELITI, PAMEKASAN – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan. Terbukti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Baksebangol) setempat menyiasati pencairan anggaran KPU secara bertahap.
Kepala Bakesbangpol Pamekasan Cahya Wibawa mengatakan, anggaran KPU sebesar Rp 50 Miliar, dana sebesar itu tidak bisa dicairkan sekaligus di tahun anggaran 2024. Melainkan dicairkan bertahap sejak tahun anggaran 2023.
“Pencairannya dijadikan dua tahap. Berdasarkan ketentuan 40 persen (Rp 20 M) dicairkan tahun 2023. Sedangkan 60 persen (Rp 30 M) tahun 2024. Ini khusus Pilkada Provinsi dan Kabupaten Pamekasan,” katanya, Selasa (27/08/2024)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Cahya menambahkan, pencairan bertahap itu supaya anggaran KPU tidak membebani APBD 2024. Sebab, jika dicairkan sekaligus di tahun 2024 tidak cukup anggaran.
“Kalau dicairkan di 2024 semua gak kuat juga APBD kita,” ujarnya.
Cahya mengaku belum mengecek, apakah 40 persen pencairan di tahun 2023 sudah selesai atau belum. Intinya, ada kesepakatan antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait teknis pencairan.
“Intinya, ada kesepakatan antara KPU dan TAPD Pemkab. Kalau tidak habis (anggaran) 2023. Kembali lagi ke Pemkab,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Pamekasan Mahdi mengaku, 40 persen anggaran tahun 2023 seratus persen sudah cair. Bahkan, total anggaran Pilkada senilai Rp 50 Miliar itu sudah ada di rekening Bendahara KPU Pamekasan.
“Pokoknya Rp 50 Miliar sudah cair semua. Ada di rekening bendahara KPU,” kata Mahdi saat dikonfirmasi.
Disinggung mengenai aturan dibagi dua tahap, yaitu 2023 dan 2024, Mahdi mengaku tidak tahu menahu. Sepertinya, kata Mahdi, semua KPU Kabupaten dan Kota dilakukan secara bertahap.
“Setahu saya ketika saya rakor bersama keuangan, 38 kab /kota se Jawa Timur sepertinya bertahap (2023 dan 2024). Masalah alasanya, mungkin Bakesbangpol (yang tahu),” paparnya. (zie/dah)
