Teliti, Surabaya – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur (Badko HMI Jatim) tuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Hal itu disampaikan koordinator lapangan (Korlap) Aksi, Dzulkarnain Jamil saat gelar aksi jihad demokrasi di depan Mapolda Jatim dan Gedung Grahadi, Rabu (13/11). Bersama sejumlah kader HMI se Jatim, Badko HMI berdiri di hadapan Kapolda dan Gubernur meminta agar para ASN, Kepolisian dan TNI menjaga sikap netral selama pergelaran kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.
“Pilgub Jatim 2024 harus bebas dari intervensi segala pihak. Demokrasi di Jawa Timur kita kawal sebaik mungkin untuk terpilihnya pemimpin yang layak,” terangnya.
Menurut Jamil, aksi jihad demokrasi ini mengacu pada UU No. 20 tahun 2023 pasal 2 (f), 9 ayat 2 dan 24 ayat 1 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan UU No. 34 Tahun 2004 pasal 39 dan UU No. 34 tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang menyatakan TNI Polri tidak boleh berpolitik praktis.
Senada juga disampaikan Ketua Umum Badko HMI Jatim, Yusfan Firdaus, dirinya menyatakan aksi jihad ini ditujukan untuk menetralisir situasi demokrasi di Jawa Timur. Menurutnya, kehidupan masyarakat perlu diatur dengan baik dan benar oleh kebijakan-kebijakan pro rakyat. Semuanya itu, lanjutmya, diawali dari pemilihan gubernur baru dengan cara yang sehat.
“HMI menginginkan aparatur negara bekerja sesuai tugasnya masing-masing. ASN biarkan mengurusi birokrat, TNI bekerja sebagai tim pertahanan dan Polri menjaga keamanan,” tuturnya.
Dalam orasinya di hadapan aparat dan Pemprov Jatim, Yusfan menyebut bahwa Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, terduga melibatkan ASN Pj Bupati se Jawa Timur untuk memenangkan paslon nomor urut 02 yakni Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.
“Beberapa hari lalu kita menjumpai laporan bahwa adanya dugaan keberpihakan Kang Adhy Karyono selalu Pj Gubernur Jatim untuk memobilisasi kepala daerah se Jawa Timur mendukung Ibu Khoffifah,” pungkasnya. (*/dah)
