TELITI, JAKARTA – Beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan protes netizen terkait rumah mewah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Protes tersebut juga dikaitkan dengan situasi tingginya kemiskinan di Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa informasi tersebut tidak benar. Pembangunan rumah dinas menteri disesuaikan dengan kebutuhan.
Bahkan, ia mengatakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat melihat rumah menteri di IKN karena ukurannya yang kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“No No, enggak-enggak lebih mewah, yang di sini (Jakarta) lebih mewah,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa saat lalu.
“Ya dulu yang nyebut mewah siapa? Kalau buat saya jadi lebih kecil, karena saya menempati ya (Rumah Dinas Widya Chandra). Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra, bahkan Pak Luhut bilang, lho ini kok kecil? mestinya bisa dibesarkan. Tetapi dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara,” Basuki menjelaskan.
Diketahui setidaknya ada 36 unit rumah menteri yang dibangun di atas pegunungan. Rinciannya, Sebanyak 24 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 Ha. Sementara, Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 Ha.
Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meubelair, serta fasum fasos. Dan untuk proses konstruksi telah dimulai sejak Desember 2022 lalu.
Adapun rumah menteri dibangun dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan luas lahan sekitar 1.000 meter persegi. Setidaknya saat ini sudah ada 2 unit rumah menteri yang sudah rampung.
Pada awal 2023 saat rapat dengar pendapat DPR RI dengan Kementerian PUPR, disebutkan pembangunan 36 rumah dinas menteri akan memakan biaya Rp 519,06 miliar. Ini berarti pembangunan per unit rumah menteri di IKN menelan biaya sekitar Rp 14 miliar lebih.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menuturkan, anggaran tersebut sudah termasuk perabotan. Ini membuat rumah jabatan menteri di IKN langsung siap huni.
“Tentang harga ini karena speknya termasuk fully furniture, jadi sudah termasuk isinya. Nanti memang Bapak/Ibu menteri yang akan menempati ya tinggal masuk saja,” ucap Iwan, dikutip dari detikFinance.(van/hen)
