Teliti.id, Yogyakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sampang, Madura berlangsung mengenaskan. Hal itu terlihat setelah insiden pembacokan yang menewaskan salah satu tim paslon beberapa waktu lalu. Insiden itu dinilai mencoreng wajah pesta demokrasi yang berlangsung lima tahunan.
Ketua Umum Forum Mahasiswa Madura (FORMAD) Jabodetabek, Ferdiansyah mengatakan, Pilkada di Kabupaten Sampang yang seharusnya menjadi ajang demokrasi damai, justru berubah menjadi tragedi berdarah.
Ferdiansyah mengurai, kericuhan yang terjadi di Desa Ketapang Laok, menelan korban jiwa, ketika sebuah penyabetan menggunakan senjata tajam jenis celurit mencoreng wajah pesta demokrasi lima tahunan yang mestinya berlangsung dengan tertib.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peristiwa ini, lanjutmya, menambah daftar panjang kekhawatiran mengenai kualitas demokrasi yang sedang berlangsung. Terutama terkait dengan ketidaknetralan aparat dan pengabaian kewajiban untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.
Tidak tinggal diam, Mahasiswa Jakarta asal Madura ini mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang ia anggap tidak dapat menjaga netralitas dan keamanan. Ferdi bahkan mendesak Polres Sampang untuk segera mengusut tuntas tragedi ini agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan.
“Ketidaknetralan aparat kepolisian akan memperburuk situasi dan bisa memperpanas ketegangan yang sudah ada,” ujaranya.
Senada juga disampaikan Ketua Bidang Hukum dan Otonomi Daerah FORMAD, Moeltazam menyampaikan, penyesalannya terhadap dugaan keberpihakan pihak kepolisian yang dianggap lebih berpihak pada salah satu pasangan calon.
Moeltazam dengan tegas menyatakan bahwa Kapolres Sampang seharusnya mundur dari jabatannya, karena gagal menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Pj Bupati Sampang pun tak luput dari sorotan tajam Moeltazam. Ia mengingatkan agar Pj Bupati tidak hanya berdiam diri dan mencuci tangan atas situasi yang terjadi.
“Lebih baik Kapolres mundur, kalau tidak bisa memberikan rasa aman. Pj Bupati jangan cuci tangan, jangan sampai tercatat sebagai Pj Bupati terburuk dalam sejarah Sampang,” tegasnya.
Moeltazam juga mengingatkan kepada penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu untuk lebih tegas dalam menjaga integritas dan netralitas. Menurutnya, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses Pilkada Sampang 2024 berjalan tanpa hambatan, tanpa intimidasi, dan tanpa kekerasan. Jangan biarkan situasi pilkada berujung pada kekacauan yang lebih besar.
Sebagai penutup, Moeltazam menyerukan kepada masyarakat Sampang untuk tetap menjaga kondusifitas menjelang pencoblosan pada 27 November mendatang.
“Mari ciptakan Sampang yang berperikemanusiaan,” pungkasnya. (*/mun)
