Kabinet Merah Putih yang baru saja dibentuk memiliki jumlah perempuan yang sangat minim, yaitu hanya 9% dari total 53 menteri. Ini jauh dari target 30% yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pemerintahan masih jauh dari harapan .
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menyinggung tentang pengentasan kemiskinan bangsa. Namun, hal ini terkesan kontradiktif dengan minimnya upaya mendorong kepemimpinan perempuan di era pemerintahannya yang baru. Kepemimpinan perempuan sangat penting bagi kesejahteraan bangsa, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.
Riset lembaga McKinsey tahun 2018-2021 mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan mampu menciptakan organisasi yang lebih sehat dan egaliter. Serta menghasilkan keputusan yang komprehensif dan inklusif karena melihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks ini, perlu adanya perubahan sistemik dan budaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Pemerintah harus serius dalam mendorong kepemimpinan perempuan dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan kesetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Penyebab 30% keterwakilan perempuan tidak tercapai di Kabinet Merah Putih adalah karena budaya politik patriarkis yang masih kuat di Indonesia. Sistem politik yang ada masih membatasi akses perempuan untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan.
Selain itu, masih ada anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menempati posisi-posisi penting di pemerintahan. Padahal, banyak perempuan yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk menempati posisi-posisi tersebut.
Dalam Kabinet Merah Putih, hanya ada 5 perempuan dari total 53 menteri, atau sekitar 9 persen. Ini jauh dari target 30% keterwakilan perempuan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan sistemik dan budaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan.
***
*) Oleh : Zaini Dahlan, Ketua Bidang Media dan Jurnalistik Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi teliti.id
*) teliti.id terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan nalar teliti.id.
